|
Minggu, 03 Agustus 2003 |
Berkerjasama dengan Pemerintah Propinsi Jawa tengah (Bappedal Propinsi Jawa Tengah). Dilakukan sejak Bulan Januari 2003 hingga September 2003. sebagai daerah Percontohan dipilih 8 daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, yaitu: Semarang, Pekalongan, Pati, Kendal, Cilacap, Wonosobo, Surakarta, dan Karanganyar  Dalam upaya menciptakan pencegahan dan penanggulangan dampak pencemaran maupun perusakan terhadap lingkungan hidup dan sumber daya alam efektif baik di tingkat nasional maupun daerah, diperlukan adanya prasyarat yang meliputi: (1) adanya kewenangan serta mandat hukum yang jelas bagi pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah dalam melakukan fungsi pencegahan dan penanggulangan dampak lingkungan; (2) adanya pedoman/strategi penaatan dan penegakan hukum lingkungan di tingkat nasional maupun lokal; (3) infrastuktur yang memadai pada tingkat kelembagaan, legislasi, kemampuan sumberdaya manusia, dan pendanaan. |
|
|
|
|
Konperensi Internasional dengan tema "Jaminan Akses Informasi Publik dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Terbuka dan Demokratis" Kegiatan telah dilaksanakan pada tanggal 22 April 2002. Acara dibuka oleh Presiden RI, Megawati di Istana Negara sementara acara konferensinya sendiri dilaksanakan di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta. |
|
|
|
|
Seminar Internasional dan workshop "Pentingnya UU Kebebasan Memperoleh Informasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Transparan dan Demokratis Seminar internasional dan workshop dengan tema "Peran Penting UU Kebebasan Memperoleh Informasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Transparan dan Demikratis" dilaksanakan pada tanggal 14-15 Maret 2003. Seminar hari pertama diselenggarakan di Gedung DPR RI sedangkan hari kedua diselenggarakan di Hotel Atlet Century, Jakarta. |
|
|
|
|
Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Undang-undang tentang Kebebasan Memperoleh Informasi atau dalam bahasa Inggris biasa dikenal dengan Freedom of Information Act (FOIA) adalah Undang-undang yang menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dikelola oleh pemerintah. |
|
|
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>
|
| Results 6 - 9 of 9 |