|
MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Tentang Tentang Pembagian Wilayah Sungai
Menimbang :a. Bahwa untuk memberikan landasan bagi penetapan pola perlindungan, pengembangan dan penggunaan air dan / atau sumber air dan bagi penetapan kesatuan wilayah tata pengairan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air, perlu ditetapkan pembagian Wilayah Sungai; b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab untuk mengkoordinasi segala peraturan usaha, sebagaimana diatur dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air, Menteri Pekerjaan Umum selaku Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pengairan, dapat menetapkan pembagian wilayah sungai diwilayah Negara Republik Indonesia; c. Bahwa untuk maksud tersebut butir a dan b perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum. Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara R.I. Tahun 1982 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara 3225); 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara R.I. Tahun 1982 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara 3226); 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Organisasi Departemen; 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen; 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64/M/Tahun 1988 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan V. MEMUTUSKAN : Menetapkan : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pembagian Wilayah Sungai. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan : 1. “Wilayah Sungai” adalah kesatuan wilayah tata pengairan sebagai hasil pengembangan satu atau lebih daerah pengaliran sungai; 2. “Sungai” adalah sistem pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi pada kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan; 3. “Daerah Pengaliran Sungai” adalah suatu kesatuan wilayah tata air yang terbentuk secara alamiah, dimana air meresap dan/atau mengalir melalui sungai dan anak-anak sungai yang bersangkutan; 4. “Tata Pengaitan” adalah susunan dan letak sumber-sumber air dan atau bangunan-bangunan pengairan menurut ketentuan-ketentuan tehnik pembinaannya di suatu wilayah pengairan tertentu; 5. “Tata Air” adalah susunan dan letk air, yaitu semua air yang terdapat didalam atau dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah (tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut); Pasal 2 Penetapan dan pembagian wilayah sungai dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya usaha-usaha perlindungan, pengembangan air secara menyeluruh dan terpadu pada satu daerah pengaliran sungai atau lebih , dengan tujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat di segala bidang penghidupan. Pasal 3 Kriteria untuk pembagian wilayah sungai ditetapkan berdasarkan pada pendekatan hidrologis, administrasi pemerintah dan perencanaan sebagimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982. Pasal 4 Pembagian wilayah sungai di wilayah Negara Republik Indonesia ditetapkan sebagaimana tercantum dalam daftar dan peta masing-masing sebagai Lampiran 3 dan Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum ini. Pasal 5 Dalam hal dianggap perlu, Menteri Pekerjaan Umum dapat mengadakan perubahan atas pembagian wilayah sungai sebagaimana ditetapkan dalam pasal 4 tersebut diatas. Pasal 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 1 April 1989 Menteri Pekerjaan Umum Ttd Radinal Moochtar Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 39 Tahun 1989 Tanggal 1 April 1989 DAFTAR PEMBAGIAN WILAYAH SUNGAI Jakarta, 1 April 1989 MENTERI PEKERJAAN UMUM ttd RADINAL MOOCHTAR CATATAN : PETA WILAYAH SUNGAI DALAM PERATURAN MENTERI PU TIDAK TERLAMPIR |
