Tak dapat dipungkiri, bahwa masalah ketiadaan akses informasi, partisipasi, dan keadilan (3 akses) dalam pelaksanaan pembangunan khususnya dalam pengelolaan lingkungan hidup telah menimbulkan dampak negatif yang menyeluruh dan meluas pada keseluruhan sisi kehidupan. Praktis, maraknya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), kerusakan dan bencana lingkungan. Serta munculnya krisis kepercayaan dan partisipasi rakyat dalam pembangunan merupakan dampak langsung dari ketiadaan tiga akses tersebut.

Bersamaan dengan hal tersebut, pada tanggal 25 Juni 1998, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyelenggarakan suatu konvensi internasional di Aarhus, Denmark. Konvensi tersebut telah ditandatangani oleh 39 Negara dan masyarakat Eropa dengan menghasilkan The Aarhus Convention  yang berisikan tiga pilar jaminan terhadap hak-hak rakyat dalam kerangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Ketiga pilar tersebut adalah, akses terhadap informasi, akses partisipasi dan akses Keadilan (Tiga Akses).

Buku ini merupakan hasil penelitian tingkat nasional. Secara khusus, hasil penelitian ini melakukan kajian tentang tiga akses dalam dua kegiatan, yaitu:

Hasil evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan tiga akses, memiliki manfaat praktis bagi proses pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sedangkan pengembangan indikator digunakan sebagai alat penilaian kinerja pemerintah,  yang merupakan bagian dari kontrol publik. Praktis, penilaian tersebut bertujuan untuk memberi masukan penting bagi pemerintah daerah di sektor lingkungan hidup. Selain itu, penggunaan indikator tersebut dapat memberikan manfaat yang sangat penting, terutama oleh sekelompok civil society dan Kementrian Lingkungan Hidup.

Hasil Penelitian ini dirangkum dalam satu paket. Paket ini terdiri dari 4 (empat) buku, masing-masing buku diberi judul sama yakni ”Membuka Ruang, Menjembatani Kesenjangan”.  Pembedaan keempat buku tersebut terletak pada penulisan ”anak judul”. Keempat buku dalam paket masing-masing   adalah :

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Tentang Akses Informasi

Akses masyarakat untuk mendapatkan informasi sebagai pijakan awal untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan lingkungan hidup tidak dapat dipungkiri lagi. Untuk itu, aturan hukum yang sudah ada saat ini, perlu mensyaratkan ruang bagi masyarakat untuk menggunakan hak nya secara proporsional. Sayangnya,  hal tersebut belum terwujud sehingga harapan untuk  berpartisipasi dalam pembuatan keputusan di bidang lingkungan hidup belum optimal.

Hal ini ditandai dengan:

b. Tentang Akses Partisipasi

Penilaian kinerja partisipasi masyarakat di Indonesia harus memperhatikan interaksi keberhasilan pemerintah sebagai inisiator, fasilitator, dan pelaksana utama; serta tingkat “keberdayaan” masyarakat (level of the publik’s empowerment). Hasil penelitian menunjukkan, prestasi pemerintah dalam menetapkan dan mengusulkan aturan-aturan hukum yang melindungi hak-hak masyarakat sejak era reformasi dinilai cukup baik, namun disisi lain, justru diperoleh temuan tentang banyaknya kendala dan hambatan untuk menerapkan kebijakan tersebut secara optimal. Hal ini ditandai dengan:

c.  Tentang Akses Keadilan

Secara umum terdapat beberapa kesimpulan berdasarkan pengaktualisasian akses terhadap keadilan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, yakni:

Berangkat dari kesimpulan diatas, dalam rangka mengembangkan akses ini di masa mendatang,  direkomendasikan beberapa hal berikut:

 Tentang Buku 2 :  ”Membuka Ruang, Menjembatani Kesenjangan”

Buku 2 merupakan hasil penelitian implementasi 3 akses di Gunungkidul. Terdiri atas 5 Bab, teknik pengkategorian indikator pada Buku 2 berbeda dengan teknik yang dipergunakan pada buku 1 (Nasional). Pada buku 2, indikator akses keadilan masuk dalam indikator akses informasi dan akses partisipasi. Dasar pemikiran yang dipergunakan untuk mengubah pengkatagorian dalam buku ini adalah bahwa indikator akses keadilan khususnya indikator tentang sanksi dan ganti kerugian merupakan alat kontrol hukum ketika terjadi pengesampingan akses informasi dan akses partisipasi.

Secara umum, tiga akses belum menjadi bagian penting dalam implementasi kebijakan di Gunungkidul, khususnya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kalaupun implementasi dan jaminan hukum sudah ada, hanya berlangsung pada ranah formalitas belaka, belum menjadi kesadaran dan kebutuhan para pemangku kepentingan  (stakeholders). Jika pelaksanaannya hanya pada tataran formalitas, maka yang terjadi adalah kebijakan semu. Kelembagaan pemerintah  untuk meningkatkan tiga akses dalam pengelolaan lingkungan masih terkendala dengan berbagai keterbatasan terutama menyangkut komitmen dan dukungan keuangan. 

Penelitian  ini memberi rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk : pertama, meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan untuk mendukung implementasi akses informasi, partisipasi, dan keadilan. Kedua, melakukan review terhadap produk kebijakan yang tidak mendukung implementasi tiga akses di daerah. Ketiga, mencari terobosan untuk melembagakan partisipasi masyarakat. Rekomendasi juga ditujukan kepada masyarakat Gunungkidul : pertama,  secara pro aktif mendorong implementasi tiga akses oleh pemerintah daerah dengan cara membentuk asosiasi-asosiasi masyarakat untuk menyampaikan kepentingannya dan sekaligus mengawal jalannya kebijakan.  Kedua, melakukan upaya-upaya preventif terhadap bahaya kerusakan lingkungan yang diakibatkan penambangan bahan galian golongan C.  Upaya preventif ini meliputi cara penambangan dan kapasitas yang harus dipenuhi sesuai dengan standar pengelolaan lingkungan.

 
Tentang Buku 3, ”Membuka Ruang, Menjembatani Kesenjangan”

Buku 3 merupakan hasil penelitian di Kota Bandung. Buku ini terbagi atas 4 bab. Berdasarkan kajian atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 2 tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Barat dan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 2 tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung, nampak bahwa masyarakat sudah mendapatkan jaminan untuk dapat berpartisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang baik propinsi maupun kota. Namun demikian, partisipasi masyarakat baru sebatas pelibatan dalam memberi masukan saja seringkali hanya untuk menghindari konflik dan sebagai pelengkap. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam partisipasi masyarakat masih menggunakan pendekatan konvensional perencanaan yang cenderung memandang masyarakat sebagai obyek fungsional perencanaan/kegiatan pembangunan. Demikian pula halnya dengan partisipasi masyarakat dalam proses penerbitan konsesi/ijin dan AMDAL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat pada tahap ini hanya sebatas ‘dihargai’ tanpa kepastian apakah akan diakomodasi dalam keputusan final atau tidak.

Dalam buku 3 ini dihasilkan sejumlah rekomendasi, diantaranya rekomendasi partisipasi dalam penyusunan kebijakan, perencanaan dan program sektoral atau regional. kemudian Rekomendasi Partisipasi dalam Proses Penerbitan Konsensi dan Perijinan, selanjutnya Rekomendasi Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan AMDAL