Putusan Sela Kasus NMR
Legalisasi Pelanggaran HAM oleh Pengadilan

Jakarta. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusan selanya (15/11/2005) “menolak” gugatan Menteri Negara Lingkungan Hidup terhadap PT Newmont Minahasa Raya tentang pencemaran lingkungan di Teluk Buyat, Sulawesi Utara. Majelis hakim yang diketuai Sudarto SH. menyatakan sependapat dengan Tim Penasihat Hukum PT Newmont Minahasa Raya yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut dan karenanya harus diselesaikan lewat mekanisme hukum Arbitrase.

Judicial Review UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dalam Tim Advokasi Penyelamatan Hutan Lindung (TAPHL)

Proses penolakan lahirnya Perpu No. 1 Tahun 2004 yang memberikan peluang bagi investasi pertambangan untuk melakukan penambangan di hutan lindung dengan metode open-pit mining saat ini dalam proses pengajuan permohonan Judicial review/Uji Materiil di Mahkamah Konstitusi RI oleh Tim Advokasi Penyelamatan Hutan Lindung (TAPHL) dimana Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) sebagai salah satu anggotanya dan penanggung jawab sekretariat.

Komitmen Kabinet SBY-MJK dalam pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan patut dipertanyakan.

Tidak terbantahkan lagi bahwa eksploitasi sumber daya alam yang bersifat merusak lingkungan hidup dan mengancam keberlanjutan sumber daya alam semakin meningkat, ditandai dengan meningkatnya pencemaran udara dan air yang semakin meluas dan tak terkendali serta degradasi hutan yang semakin meningkat dalam masa kepemimpinan SBY-MJK di Republik ini. Dalam platform politik khususnya dalam pengelolaan SDA dan LH yang dijanjikan pasangan SBY-MJK pada saat kampanye ternyata tidak terimplementasikan secara nyata dalam keluaran kebijakan-kebijakannya.

Jakarta, 21 Maret 2005 -- Tim Advokasi Penyelamatan Hutan Lindung (TAPHL) menyatakan keberatannya atas permohonan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dijadikan sebagai pihak terkait dalam Judicial Review Undang-Undang No. 19 Tahun 2004.

Menurut salah seorang pengacara pemohon Judicial Review UU No. 19/2004, Dede N. Sadat, SH, Tim Advokasi Penyelamatan Hutan Lindung keberatan dan menolak permohonan KADIN tersebut, karena kepentingan dan kedudukan hukum KADIN tidak jelas.

WALHI - JATAM - ICEL - ELSAM - TAPAL
Jakarta - Beberapa organisasi non-pemerintah menyesalkan dikeluarkannya laporan bertanggal 14 Oktober 2004 oleh Menteri Lingkungan Hidup Kabinet Gotong Royong, Nabiel Makarim, yang hanya merupakan sebagian kesimpulan dari keseluruhan data dan informasi yang dikumpulkan oleh Tim Terpadu yang turun ke lapangan. Kesimpulan dari interpretasi sebagian data dan informasi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggambarkan dan mengambil generalisasi dari kondisi yang ada di Teluk Buyat, apalagi dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa PT. NMR tidak bersalah.

Belum lenyap dari ingatan kita atas bencana asap tahun 1997 dan 1998 yang mengakibatkan kerugian lingkungan dan manusia serta memunculkan reaksi keras dari negara tetangga Malaysia dan Singapura,. Tercatat rekor kebakaran di dunia selalu dipecahkan di Indonesia, kebakaran yang cukup besar pernah terjadi di Kalimantan Timur pada 1982/1983, yang menghanguskan 3,5 juta hektar hutan yang merupakan rekor terbesar kebakaran hutan dunia setelah kebakaran hutan di Brazil yang mencapai 2 juta hektare pada tahun 1963. Rekor kemudian dipecahkan kembali oleh kebakaran di beberapa wilayah Indonesia pada 1997/1998 yang melalap 11,7 juta hektar hutan. Data dari Direktoral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam menunjukan bahwa kebakaran hutan yang terjadi tiap tahun sejak 1998 hingga 2002 tercatat sekitar antara 3000 hektar dan 515 ribu hektar. (Koran Tempo, 25 Juni 2004). Catatan memprihatinkan tersebut kemudian kembali terulang di pertengahan tahun 2004 ini.

(SEBUAH UJIAN KOMITMEN KABINET SBY UNTUK LINGKUNGAN)

Koalisi antikkorupsi dalam penegakan Hukum Lingkungan

(ICEL, JATAM,WALHI, ELSAM, TATR, YLBHI, TAWB, PBHI)

Jakarta, 26 Mei 2005, Proses pemeriksaan gugatan perdata yang diajukan oleh Pemerintah RI ( Penggugat ) terhadap PT. Newmont Minahasa Raya serta Richard Ness ( Para Tergugat ) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat ini memasuki tahap proses mediasi. Sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pada persidangan kedua yang lalu Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, memerintahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara melalui proses mediasi dan meminta kepada para pihak untuk segera menunjuk seorang Mediator yang dipilih dan disepakati para pihak. Mediator tersebut dapat dipilih oleh para pihak dari daftar Mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan atau menunjuk pihak lain diluar Pengadilan.