Jakarta (ANTARA News) - Sidang pertama gugatan atas pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat korban lumpur panas di Sidoarjo, Jawa Timur, kepada pemerintah dan Lapindo Brantas ditunda karena para tergugat tidak seluruhnya hadir.

"Karena dari enam tergugat dan satu turut tergugat hanya dua yang hadir, maka sidang ditunda hingga Kamis, 1 Februari 2007," kata Ketua Majelis Hakim,
Teguh Hariyanto, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin.

MENELITI IKAN - Peneliti dari National Institute for Minamata Disease, Jepang, Mineshi Sakamoto, membelah ikan untuk mengambil sampel dan meneliti kandungan merkuri dalam ikan, di Desa Buyat Pantai, Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Selasa (10/8). Pebeliti Jepang belum bisa memastikan adanya penyakit Minamata di Buyat.

31-08-2006
Penerapan UU Money Laundering sangat bermanfaat untuk menjaring para ‘cukong-cukong’ illegal logging. Praktek pembalakan liar atau yang lebih akrab disebut illegal logging adalah masalah klasik yang dihadapi Indonesia.
Puluhan tahun, Pemerintah Indonesia berjuang mencari solusi, namun upaya pemberantasan illegal logging belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Alhasil, illegal logging tetap marak terjadi, dan membawa dampak negatif tidak hanya terhadap masyarakat tetapi juga lingkungan.
Berdasarkan catatan Indonesia Center for Environmental Law (ICEL), penegakkan hukum illegal logging memang cukup memprihatinkan. Sebagai gambaran, dari 1.031 kasus yang terjaring dalam operasi Wanalaga dan Wanabahari –operasi gabungan Departemen Kehutanan, Polri, dan TNI- pada tahun 2001, tidak ada satupun kasus yang dapat diproses sampai pada tingkat pengadilan. Pada tahun berikutnya, dari 971 kasus yang terjaring tidak satupun yang berlanjut ke tingkat pengadilan.

Rabu, 10 November 2004 | 14:38 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: PT Newmont Minahasa Raya terancam mendapat sanksi pidana korporasi terkait dengan pencemaran di Teluk Buyat, Minahasa Raya Sulawesi Utara. Hasil kajian hukum tim teknis Buyat menyimpulkan Newmont dapat dituntut atas tiga hal. Pertama, karena melanggar izin usaha yang diterbitkan oleh Departemen Pertambangan. Kedua, terkait dengan pembuangan tailing. Ketiga, tindakan Newmont dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korporasi.

By Cecep Aminudin and Nadia Astriani, Capacity Building Division Staff, Indonesian Center for

Environmental Law.
The Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) has worked for the past two years with the United Nations Development Program (UNDP) and the Ministry of Environment of Indonesia to develop and implement environmental compliance and enforcement policies in Indonesia.

Workshop on ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution – Indonesia Has Neighbours Support to Tackle Haze Problem

Jakarta, 11 May 2007 – A recent workshop that brought together Indonesian NGOs, government officials and provincial leaders was organised by the Singapore Institute of International Affairs (SIIA) together with Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia and World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia. The workshop focused on the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, with the aim of engaging stakeholders in Indonesia in better understanding and determining practical implementation of the ASEAN Agreement, should it be ratified by Indonesia.