Pemerintah melalui Departemen Kehutanan saat ini sedang menggodok sebuah Perpu baru yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana penebangan pohon di dalam hutan secara ilegal atau yang secara populer dikenal dengan Perpu Illegal Logging. Dalam tahun ini, setidaknya ada 2 Perpu dan 1 Raperpu yang sudah dan sedang dirancang penerbitannya oleh pemerintah. Oleh karena itu adalah wajar jika kelahiran Raperpu ini kemudian banyak disorot berbagai pihak, karena proses penggodokannya dilakukan secara bersama-sama dengan Perpu No.1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 41 tahun 1999 dan kemudian melahirkan gelombang penolakan terutama dari Organisasi Non Pemerintah dan kalangan Perguruan Tinggi.

Tolak Parpol yang tidak perduli penyelamatan sumberdaya alam dan lingkungkungan hidup dalam pentas politik Indonesia

Kekeringan, longsor, banjir, pembalakan haram (illegal logging), kebakaran hutan dan lahan merupakan permasalahan yang secara terus menerus dialami bangsa ini tanpa kita mampu untuk mengatasinya. Pemerintahan rezim Suharto, Habibie, Abdurahman Wahid, dan bahkan sampai ke rezim Megawati Sukarnoputri tidak mampu untuk mencegah serta menanggulangi permasalahan sumber daya alam dan lingkungan hidup ini.

lingkungan semakin hari semakin parah, bencana demi bencana silih berganti, kebakaran hutan, tanah longsor, banjir  banding, pencemaran. Salah satu penyebab itu semua adalah kurangnya kesadaran  moral dan komitmen para elit politik tentang perlunya pelestarian lingkungan.

Pada tanggal  7 Oktober 2003, Deputi Menteri Lingkungan Hidup, Tanwir Jazid Zukawi menyatakan bahwa  RUU Pengelolaan Sumber Daya Alam (RUU PSDA) ditunda pembahasannya sampai situasinya memungkinkan yaitu setelah Pemilu 2004, setelah semua pihak dapat berpikir tenang dan jernih (Kompas 8 Oktober 2003). Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup, Nabiel Makarim menyampaikan ketidakpuasannya terhadap naskah RUU yang ada karena muatannya memberikan kewenangan yangb terlampau besar pada masyarakat adat, dan ketidak jelasan dalam menterjemahkan konsep bioregion. Nabiel Makarim juga tidak mencegah RUU Sektoral  diundangkan, seperti RUU Pengelolaan Sumber Daya Air, untuk diproses mendahului RUU PSDA.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka (Open Government) adalah hak setiap anggota masyarakat untuk memperoleh informasi (freedom of information). Pemerintahan yang terbuka mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dari praktek korupsi, kolusi, nepotisme. Keterbukaan dapat mencegah penyalahgunaan kewenangan dan tindakan-tindakan menyimpang yang merugikan orang banyak karena keterbukaan memudahkan masyarakat melakukan pengawasan terhadap proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pejabat publik (public scrutiny). Hak setiap anggota masyarakat untuk memperoleh informasi juga sangat relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat (public involvement) dalam proses pengambilan keputusan publik. Pelibatan masyarakat tidak banyak berarti (meaningless) apabila tanpa jaminan / kemudahan memperoleh informasi.

Menyikapi Dinamika Kehidupan Konstitusionaldan Implikasinya Terhadap Upaya Pelestarian daya Dukung Ekosistem dan Perlindungan fungsi Lingkungan Hidup

Walaupun kita harus mengakui bahwa sangat banyak permasalahan yang menjadi beban pemerintahan saat ini seperti gejala dan arus disintegrasi bangsa yang menguat, pemulihan ekonomi yang belum kunjung menampakkan hasilnya, membangun supremasi hokum dan berbagai musibah lainnya seperti bencana alam, namun langkah-langkah nyata (affirmative action) untuk melindungi daya dukung ekosistem sumber daya alam kita dan fungsi lingkungan hidup harus tidak dilupakan atau diabaikan.