Koran Tempo Proses pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Mineral dan Batubara (Minerba) yang akan menggantikan UU No 11 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan seharusnya melakukan kaji ulang terhadap izin-izin pertambangan yang ada selama ini. Kaji ulang izin pertambangan dinilai perlu dilakukan untuk memberikan payung hukum yang lebih berpihak pada lingkungan dan masyarakat. Sebab, izin-izin pertamabangan sebagian besar justru melahirkan masalah bagi masyarakat sekitar pertambangan dan menimbulkan kerugian bagi negara.Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Siti Maemunah berpendapat, seharusnya RUU Minerba menjawab permasalahan yang diwariskan UU lama.

Kompas Jakarta, Kamis —Pipa Balongan Sering Bocor

Beberapa lembaga swadaya masyarakat, di antaranya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Koalisi Rakyat untuk Keadilan perikanan (Kiara), Komite Persiapaan Organisasi Nelayan Nasional Indonesia (KPNNI), Indonesian Center for Enviromental Law (ICEL), dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menyayangkan tindakan Pertamina dalam menangani kasus kebocoran pipa yang mengakibatkan pencemaran lingkungan perairan Balongan, Indramayu, Jawa Barat, 3 Oktober.

[JAKARTA] Proses penilaian terhadap Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Proper) dinilai tidak transparan dan tidak melibatkan unsur masyarakat dalam pengawasan. Masyarakat tidak bisa mengakses secara langsung informasi mengenai perkembangan penilaian tersebut.

Salah satu anggota majelis kasasi Djoko Sarwoko mengatakan hakim PN Medan telah salah menerapkan hukum. Ada sekitar 23 saksi maupun ahli penting yang keterangannya tak dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Abdul Hakim Ritonga mungkin sudah bisa tersenyum kali ini. Pasalnya, usaha Ritonga memburu Adelin Lis, pelaku illegal logging di kawasan Mandailing-Natal, dengan mengajukan kasasi telah berhasil. Majelis Kasasi akhirnya memvonis Adelin Lis bersalah. “Adelin divonis 10 tahun penjara,” ujar salah satu anggota majelis Djoko Sarwoko kepada hukumonline, Jumat (1/8).

Jakarta, Kompas - Puluhan pengacara berunjuk rasa di Kantor Departemen Keuangan, Jakarta, Senin (17/3). Mereka kembali memprotes Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang pengaturan tarif kompensasi pertambangan di hutan lindung dan hutan produksi. Mereka yang berunjuk rasa di antaranya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Yayasan Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL), Sawit Watch, dan Solidaritas Perempuan. Mereka menawarkan dua opsi kepada pemerintah.

"PEMBANGUNAN berkelanjutan (sustainable development) menghendaki adanya pengelolaan sumber daya yang berkeadilan, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan bagi generasi saat ini (intra generasi) maupun yang akan datang (antar generasi). Untuk mewujudkan keadilan intra dan antar generasi ini, pembangunan berkelanjutan berbasiskan tata kelola lingkungan yang baik (Good Sustainable Development Governance GSDG) menjadi syarat mutlak."