Analisis Hukum Perlindungan Lahan Pertanian Masyarakat dan Areal Berhutan di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat

Posted by on May 30, 2013 in Opini | 0 comments

Analisis Hukum Perlindungan Lahan Pertanian Masyarakat dan Areal Berhutan di Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat

oleh : Yustisia Rahman, S.H

(Tulisan ini adalah pendapat pribadi)

 

Konteks

 

(1)    Kabuaten Kubu Raya terbentuk pada tanggal 17 Juli 2007. Merupakan daerah pemekaran Provinsi Kalimantan Barat yang disahkan dengan UU No. 35 Tahun 2007.

 

(2)    Kabupaten Kubu Raya terdiri dari 9 kecamatan, 101 desa, dan 370 Dusun. Berdasarkan data tahun 2010, penduduk Kabupaten Kubu Raya mencapai 500.970 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 72 Km2.  Dengan konsentrasi penduduk tertinggi berada di Kecamatan Sungai Raya (Ibu kota Kabupaten), Sungai Kakap, dan Sungai Ambawang.[1]

 

(3)     Secara geologis, Kabupaten Kubu Raya hampir seluruhnya terdiri dari endapan aluvial, pasang surut danau, rawa dan undak. Formasi geologis paling dominan adalah endapan alluvial-rawa dengan luasan mencapai 689.045,14 (98,64 % dari total wilayah kabupaten). Dengan kondisi geologis seperti ini Kabupaten Kubu Raya memiliki banyak potensi alam baik potensi lahan (pertanian, perkebunan, dan kehutanan) maupun potensi tambang (emas, tembaga, perak, batu bara, dan besi).  Berdasarkan potensi alam tersebut, tidak mengeharankan jika sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan industri dengan jumlah sekitar 178.288 orang.[2] Kabupaten Kubu Raya, bersama Kota Pontianak, selama 4 tahun terakhir juga tercatat sebagai Kabupaten dan Kota yang memberikan kontribusi PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) terbanyak terhadap perekonomian Provinsi Kalimantan Barat yakni sebesar Rp. 8,80 Triliyun (14,55 % dari total PDRB Provinsi Kalimantan Barat).[3]

 

(4)    Komoditas utama dari sektor Pertanian mencakup padi, jagung, ubi, kedelai, kacang tanah, serta sayur dan buah-buahan yang diantaranya dihasilkan di daerah Suangai Kakap, Terentang, Batu Ampar, Rasau Jaya, dan Teluk Pakedai. Daerah-daerah tersebut telah dikenal sebagai sentra produk pertanian Kalimantan Barat . Daerah Sungai Kakap bahkan telah diusulkan menjadi Kawasan Agropolitan Terpadu.[4] Berdasarkan data statistik tahun 2006, potensi perekonomian dari sektor pertanian di Kab. Kubu Raya :

 

No Komoditas Produksi
1 Padi Luas lahan 40.323 Ha, produksi 132.419 ton
2 Jagung 1.468 ton/Ha
3 Kacang Kedelai 709 ton/Ha
4 Ubi Kayu 7.996 ton/ha
5 Ubi Jakar 5.055 ton/ha
6 Kacang Tanah 6.667 ton/ha
7 Kacang hijau 0,437 ton/ha

 

(5)    Komoditas utama dari sektor perkebunan untuk skala industri mencakup komoditas karet, kelapa, dan kelapa sawit yang dihasilkan antara lain di Kecamatan Sungai Ambawang, Kuala Mandor, Batu Ampar, Kubu, dan Suangai Kakap. Diproyeksikan produksi kelapa sawit akan semakin meningkat seiring dengan makin banyaknya pelaku usaha yang melakukan pembukaan areal baru untuk perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan data statistik tahun 2006, potensi perekonomian dari sektor perkebunan di Kab. Kubu Raya :

 

No Komoditas Produksi (ton) Luas Lahan (Ha)
1 Kelapa 29.964 34.040
2 Kelapa Hibrida 3.358 7.590
3 Karet 11.791 30.441
4 Kopi 1.006 6.1070
5 Lada 32 290
6 Kakao 80 534
7 Pinang 634 551
8 Kelapa Sawit 49.245 18.041

 

(6)    Sesuai dengan ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan di sektor kehutanan dalam kerangka desentralisasi, peran daerah dalam pengelolaan kawasan hutan memang terbatas.[5] Oleh karena itu potensi perekonomian dari sektor kehutanan di Kab. Kubu Raya hanya didominasi oleh industri pengolahan kayu yang terbagi dalam Izin Usaha Industri Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUI-PHHK) dan IzinPengolahan Kayu Lanjutan (IPKL).

 

Selama tahun 2010, produksi kayu olahan tertinggi Kalimantan Barat berada di Kab. Kubu Raya dimana di daerah ini terdapat lebih banyak industri  perkayuan dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Barat.[6]  Berdasarkan hasil pemantauan Laporan Produksi Kayu Bulat yang diterima BPPHP Wilayah X dari IUPHHK HA dan IUPHHK HT serta Laporan Produksi Kayu Bulat Kecil  dari dinas kehutanan kabupaten terungkap jika Kabupaten Kubu Raya menempati urutan kedua dalam produksi kayu bulat kecil setelah Kab. Ketapang dengan total produksi mencapai 145.933,450 meter kubik.[7] Dengan menilik rencana kerja dan realisasi produksi kayu bulat pemegang IUPHHK-HA serta IUPHHK-HT di Kalimantan Barat yang tidak sampai 50% target produksi-nya[8] patut diduga jumlah produksi kayu bulat kecil banyak juga disumbangkan dari IPK (Izin Pemanfaatan Kayu) yang lazim diberikan untuk land clearing kawasan hutan yang dilepaskan untuk kegiatan perkebunan.

 

Berdasarkan data BPPHP Wilayah X, di Kabupaten Kubu Raya terdapat 2 perusahaan pemegang IUPHHK HA yakni PT Bina Ovivipari Semesasta (luas izin 10.100 Ha) dan PT Kandelia Alam (luas izin 18.130 Ha) serta 6 perusahaan pemegang IUPHHK HT yakni PT Wana Subur Lestari (40.040 Ha), PT. Kalimantan Subur Permai (13.270 Ha, lintas kabupaten), PT Daya Tani Kalbar (56.060 Ha), PT Bina Silva Nusa (9.040 Ha), PT Manggala Rambu Utama (20.155 Ha, tidak aktif), dan PT Asia Tani Persada (20.740 Ha, izin baru).

 

(7)    Dalam konteks penggunaan lahan (land utilization), berdasarkan data tahun 2010 penggunaan untuk kawasan hutan (hutan negara) mendominasi distribusi penggunaan lahan di Kab. Kubu Raya seluas 355.820 Ha, diikuti oleh penggunaan lahan untuk  kegiatan perkebunan (skala besar) seluas 67.530 Ha. Adapun peruntukan untuk kegiatan pertanian dibagi dalam bentuk penggunaan untuk irigasi sederhana seluas 7.790 Ha, pertanian tadah hujan sebesar 17.430 Ha, pertanian pasang surut seluas 43.710 Ha. Sementara itu penggunaan lahan untuk hutan rakyat mencapai luasan 55.765 Ha dan penggunaan untuk ladang/huma sebesar 18.550 Ha.[9]

 

(8)    Berdasarkan fungsi hutan, Kabupaten Kubu Raya memiliki kawasan hutan yang dialokasikan sebagai hutan lindung[10] yang mencakup kalsifikasi Hutan Lindung (HL) dan Hutan Lindung Gambut (HLG) dengan total seluas 148.094 Ha. Luas areal kawasan hutan dengan fungsi lindung tersebut terdiri dari 25 kelompok hutan, dimana 13 diantaranya telah temu gelang.[11] Berdasarkan sebaran hutan lindung di Kab. Kubu Raya banyak berada di wilayah pesisir. Dengan jumlah kelompok hutan yang cukup banyak menunjukan bahwa hutan lindung di Kab. Kubu Raya banyak terdapat hutan lindung di sekitar pantai dengan luasan yang relatif kecil-kecil, yang sebagian diantaranya merupakan Hutan Lindung Gambut.[12]

 

(9)    Luas Hutan Produksi di Kabupaten Kubu Raya mencapai 240.000 Ha dengan rincian : Hutan Produksi (HP) seluas 121.190 Ha yang terdiri dari 12 kelompok hutan; Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 65.769 Ha yang terdiri dari 4 kelompok hutan; dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) 53.041 Ha yang terdiri dari 5 kelompok hutan. Dari total luasan hutan produksi dan jumlah kelompok hutan yang terdapat di Kab. Kubu Raya, hanya terdapat 1 (satu) kelompok hutan yang sudah temu gelang di kawasan Hutan Produksi (HP).[13]

 

(10)Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, keberadaan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) diperuntukan untuk pencadangan bagi kegiatan pembangunan non-kehutanan, dimana saat ini terjadi trend/kecenderungan daerah mengajukan pelepasan kawasan hutan (HPK) untuk keperluan ekspansi kegiatan perkebunan. Berdasarkan data tahun 2010, Menteri Kehutanan telah mengeluarkan SK No. 664/Menhut-II/2009 untuk pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Kubu Raya seluas 8.095 Ha yang diperuntukan bagi kegiatan perkebunan PT Pinang Witmas Abadi.

 

Dengan realisasi penatabatasan kawasan hutan produksi di Kab. Kubu Raya yang masih jauh dari ideal[14], semakin meningkatkan izin-izin perkebunan yang memasuki kawasan hutan (HPK) tidak hanya akan membebani lingkungan hidup tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik dengan masyarakat di sekitar lokasi. Berdasarkan data tahun 2010, kawasan hutan (mencakup Hutan Lindung dan Hutan Produksi) yang telah ditata batas dan mencapai temu gelang di Kabupaten Kubu Raya baru 17 kelompok hutan dari total 41 kelompok hutan dengan total kawasan yang sudah temu gelang seluas 80.221,20 Ha. Kabupaten Kubu Raya baru merealisasikan 61,12 % (sepanjang 996.067 m) target tata batas kawasan hutan sepanjang 1.629.579 m.

 

(11) Dalam rangka mendorong peran serta pengelolaan hutan oleh masyarakat, pemerintah mengembangan skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat seperti Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa. Kabupaten Kubu Raya telah memperoleh SK Pencadangan HTR dari Menhut dengan SK No.                 524/Menhut-II/2010 yang memberikan alokasi pencadangan HTR seluas 4.997 Ha.[15] Saat ini baru terdapat satu IUPHHK-HTR yang diberikan di areal pencadangan HTR oleh Bupati Kubu Raya kepada Koperasi Serba Usaha Sungai Siloam seluas 700 Ha.[16]

 

Pokok Permasalahan

(1)    Kebutuhan penggunaan lahan untuk kegiatan pembangunan non-kehutanan, salah satunya untuk perkebunan, telah mendorong terjadinya perubahan penggunaan dan peruntukan lahan di Kabupaten Kubu Raya. Terdapat indikasi ekspansi perkebunan telah menggusur keberadaan lahan pertanian masyarakat yang dialihfungsikan menjadi areal industri perkebunan berskala besar. Bagaimana hukum memberikan jaminan bagi keberadaan lahan pertanian masyarakat?

 

(2)    Penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan serta APL berhutan, baik untuk kegiatan kehutanan maupun kegiatan pembangunan non-kehutanan, ditengarai telah memberikan kontribusi pada deforestasi dan degradasi hutan di Kabupaten Kubu Raya. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mendorong perlindungan hutan baik yang berada di dalam kawasan hutan maupun  di luar kawasan hutan (APL)?

 

 

Analisis Hukum

  1. I.        Perlindungan Lahan Pertanian Masyarakat

 

(1)    Menindaklanjuti maraknya fragmentasi, degradasi, dan konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian sebagai dampak dari pertumbuhan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri, pada tahun 2009 pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Sebagai pelaksana undang-undang tersebut, telah ditetapkan peraturan pelaksana yang mencakup:

 

No

Produk Hukum

Lingkup Pengaturan

1 UU No. 41 Tahun 2009 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
2 PP No. 11 Tahun 2010 Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
3 PP No. 1 Tahun 2011 Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
4 PP No. 12 Tahun 2012 Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
5 PP No. 25 Tahun 2012 Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
6 PP No. 30 Tahun 2012 Pembiayaan Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan

 

(2)    Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2009, dibedakan antara lahan pertanian dan lahan pertanian pangan berkelanjutan, yakni bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dandikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.[17] Dengan demikian terdapat prosedur yang dapat ditempuh oleh masyarakat untuk dapat mengusulkan penetapan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan[18] sehingga dapat dilakukan perlindungan yang diantaranya bertujuan untuk melindungi kawasan dan lahan pertanian serta melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani.

 

(3)    Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan didasarkan pada perencanaan yang kewenangan pengusulannya dimiliki oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Dalam proses perencanaan tersebut pemerintah berkewajiban menyebarkan informasi kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan.[19]  Berdasarkan perencanaan tersebut Pemerintah, pemrpov, mapun pemkab/kota melakukan penetapan rencana perlindungan lahan pangan berkelanjutan yang dimuat dan diintegrasikan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP/tahunan).[20]

 

(4)    Rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan melakukan penetapan terhadap : kawasan pertanian pangan berkelanjutan; lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan baik yang berada di dalam maupun di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutuan. Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan diintegrasikan sebagai bagian dari penetapan rencana tata ruang kawasan perdesaan dalam rencana tata ruang kabupaten. Sementara penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan diitegrasikan sebagai bagian dari penetapan rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota.[21]

 

(5)    Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa produk hukum penetapaan kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan terintegrasi dengan bentuk hukum produk rencana tata ruang yakni Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Oleh karena menjadi bagian dari produk hukum RTRW, maka segala bentuk pelanggaran terhadap ketentuan didalamnya dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana. UU No. 41 Tahun 2009 sendiri mengatur ketentuan yang lebih khusus mengenai pengenaan sanski administratif dan sanksi pidana bagi pelanggaran di sektor pertanian pangan berkelanjutan.

 

(6)    Dalam pengenaan sanksi administratif dan sanksi pidana, UU No. 41/2009 sebagaimana UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang membuka ruang pemberian sanksi administratif dan/atau pemidanaan kepada aparat pemerintah selaku pejabat tata usaha ngara yang memberikan izin pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan secara melawan hukum. Disamping itu UU 41/2009 juga membuka peluang pemidanaan terhadap korporasi yang melakukan kegiatan alih fusngi lahan pertanian pangan berkelanjutan secara melawan hukum.

 

(7)    Oleh karena saat saat UU 41/2009 disahkan beberapa daerah sedang melakukan proses revisi RTRW-nya dan beberapa sudah definitif dalam bentuk Perda, terdapat ketentuan peralihan untuk menjawan kekosongan dan ketidakpastian hukum. Daerah diberikan waktu dua tahun sejak diundangkannya UU 41/2009 untuk menyesuaikan RTRW-nya dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Sedangkan untuk daerah yang sudah melakukan revisi RTRW, penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan penetapan oleh Bupati sampai dengan perubahan atas Perda RTRW.

 

  1. II.            Perlindungan Areal Berhutan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Hutan

 

(1)    Perlindungan areal berhutan dari kegiatan perambahan hutan dan kegiatan illegal lain yang dapat memicu deforestasi dan degradasi hutan harus berangkat dari kesepahaman mengenai terminologi yang digunakan. Secara hukum, terdapat perbedaan antara hutan dan kawasan hutan berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Hal ini didasarkan karena Indonesia menganut definisi hutan dalam term administratif (legal).

Merujuk kepada definisi hutan secara global yang digunakan oleh Food and Agriculutral Organization of the United Nations (FAO), hutan (Forest) merupakan salah satu kategori dari empat tipe land cover yang berkaitan dengan kehutanan:  Total Area, Forest, Other Wooded Land, Other Land, Inland Water.[22]

Berdasarkan definisi yang digunakan dalam Global Forest Resources Assessment, FAO mendefinisikan hutan (forest) sebagai: “Land spanning more than 0,5 hectares with trees higher than 5 meters and a canopy cover of more than 10 percent, or trees able to reach these treshold in situ. It does not include land that is predominantly under agriculture or urban land use.”[23]  Dalam penjelasannya ditekankan bahwa tidak termasuk kategori hutan: ”..tree stand in agricultural production systems, such as fruit tree plantations, oil palm plantations and agroforestry system when crops are grown under tree cover”.[24]

 

Menyadari banyaknya definisi mengenai hutan di level nasional serta pentingnya definisi tersebut untuk menentukan besaran kontribusi emisi GRK dari sektor kehutanan serta langkah-langkah adaptasi dan mitigasinya, IPCC dalam laporannya menyebutkan setidaknya ada tiga pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan hutan[25]:

  1. Pendekatan administratif/legal. Definisi hutan dengan pendekatan ini tidak terkait dengan jenis dan karakteristik vegetasi serta stock carbon yang ada di atas lahan yang dikategorikan sebagai hutan oleh otoritas yang berwenang. Dengan pendekatan ini akan sulit didapatkan gambaran utuh mengenai seberapa besar perubahan stock carbon yang sebenarnya terjadi sebagai dampak dari deforestasi dan degradasi hutan yang dibatasi isitilahnya secara administtratif/legal semata. Dengan pendekatan ini sangat mungkin terjadi dimana suatu kawasan dianggap sebagai hutan secara administratif/legal meskipun tidak terdapat tutupan pohon diatasnya, begitu pula sebaliknya.

 

  1. Pendekatan land use. Dalam pendekatan ini hutan didefinisikan dari aspek land use (penggunaan/peruntukannya). Dengan definisi ini hutan didefinisikan secara tegas misalnya sebagai area yang dikelola untuk menghasilkan kayu, produk hutan lainnya yang bukan kayu, sebagai area yang memberikan jasa lingkungan berupa tangkapan air, sebagai daerah ekowisata, dan sebagainya. Definisi dengan pendekatan ini juga tidak dapat menangkap secara utuh perubahan stock karbon yang sebenarnya terjadi sebab hutan hanya dibatasi pada penggunaan/peruntukannya sehingga memungkinkan kawasan berhutan yang tidak masuk dalam kategori penggunaan/peruntukan yang ditentukan tidak masuk dalam kategori hutan meski memiliki stock carbon yang banyak.

 

  1. Pendekatan land cover. Dalam pendekatan ini hutan didefinisikan dari jenis dan karakteristik vegetasi tutupan lahannya. Biasanya tutupan hutan dilihat dari kerapatan tutupan kanopi (tajuk) dan dibedakan antara open canopy forest dengan closed canopy forest. Definisi ini merupakan pendefinisian atas hutan berbasi pada data empiris mengenai kondisi tutupan hutan secara aktual.

Dalam sistem hukum nasional, dibedakan antara isilah “Kawasan Hutan” (forest area) dan “bukan Kawasan Hutan” (non-forest area) atau yang dikenal dengan sebutan Areal Penggunaan Lain (APL).  Kawasan hutan merupakan istilah administratif yang merujuk kapada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan oleh pemerintah[26]. Hal ini mengakibatkan terjadinya kemungkinan dimana kawasan hutan tidak ditutupi oleh hutan (forest cover) begitu pula sebaliknya, bukan kawasan hutan tetapi memiliki luas tutupan hutan yang signifikan. Adanya perbedaan definisi antara “kawasan hutan” (aspek administratif) dengan “hutan” (kondisi biofisik tutupan hutan baik di dalam maupun di luar kawasan hutan) menimbulkan implikasi hukum yang berbeda dalam pengelolaan keduanya. Perbedaan tersebut juga berpotensi menimbulkan perbedaan dalam penyajian data dan informasi yang berkenaan dengan informasi kehutanan seperti luas hutan, laju deforestasi dan sebagainya.

Meski dapat menimbulkan problematika hukum, data menunjukan bahwa deforestasi dan degradasi hutan terjadi baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Diperkirakan saat ini laju deforestasi Indonesia mencapai kisaran angka 1,1 Juta Ha pertahun dengan kontribusi terbesar dari Hutan Produksi sebesar 53% disusul oleh deforestasi dari APL (bukan kawasan hutan) sebesar 24 %.[27]

Selain persoalan terminologi, faktor lain yang menjadi tantangan upaya perlindungan areal berhutan baik di dalam maupun di luar kawasan hutan adalah ketidakjelasan status hukum atas lahan sebagai konsekuensi belum rampungnya proses pengukuhan kawasan hutan. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik tidak hanya antara pemerintah dan/atau perusahaan dengan masyarakat, namun juga antar institusi pemerintahan itu sendiri. Ketidakjelasan status lahan berkorelasi dengan ketidakjelasan otoritas yang memiliki kewenangan terhadap lahan tersebut. Kasus yang kerap terjadi misalnya pemberian izin perkebunan oleh pemerintah daerah di areal/lahan yang oleh Pemerintah Pusat dianggap memasuki kawasan hutan. Pemerintah daerah merujuk pada RTRW sementara di sisi lain Pemerintah Pusat merujuk pada Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Di Kalimantan Barat sendiri tercatat terdapat areal izin usaha perkebunan seluas 271.976 Ha yang tumpang tindih dengan kawasan hutan (HP, HL, dan Hutan Konservasi) yang mencakup 386 perusahaan.[28]



[3] Buku Potret Hutan Kalimantan Barat, Hal. 10

[5] Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, Lampiran ….

[6] BPKH Pontianak, Potrret Hutan Kalbar, Hal. 80

[7] Ibid Hal 81.

[8] Ibid Hal. 81-82

[9] BPS Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka 2011.

[10] Berdasarkan SK Menhutbun No. 259/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000

[11] BPKH Pontianak, Potret Hutan Kalimantan Barat, Hal. 38

[12] Ibid Hal. 40

[13] Ibid. Hal. 42

[14] Yang dapat dilihat dari berapa banyak areal / kelompok hutan yang telah temu gelang.

[15] Ibid Hal. 93

[17] UU No. 41 Tahun 2009, Pasal 1 angka 2 dan 3

[18] Lahan pertanian pangan yang dapat ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat berupa : lahan beririgasi, lahan reklamasi rawa pasang surut dan non-pasang surut (lebak), dan/atau lahan tidak beririgasi.

[19] UU No. 41 Tahun 2009, Pasal 15

[20] UU No. 41 Tahun 2009, Pasal 17

[21] UU No. 41 Tahun 2009, Pasal 18-21

[22] FRA 2000 On Definition of Forest and Forest Change, http://www.fao.org/docrep/006/ad665e/ad665e06.htm/

[23] Forestry Department of FAO, Global Resources Assessment : Terms and Definition, (FAO:Roma, 2010), Hal. 6

[24] Ibid

[26] Penetapan Kawasan Hutan merupakan output dari proses pengukuhan kawasan hutan yang diawali dengan penujukan kawasan hutan, penatabatasan kawasan hutan, pemetaaan kawasan hutan, dan diakhir dengan penetakan kawasan hutan. Sebelumnya Menurut Pasal 1 Angka 3 UU No. 41 Tahun 1999, kawasan hutan merupakan kawasan yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan, namun Mahkamah Konstitusi memutuskan frasa “ditunjuk dan atau” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena inkonstitusional.

[27] Indonesia, 2nd National Communication to UNFCCC

[28] BPKH Pontianak, Potret Hutan Kalbar, Hal. 131.

Author Profile

Yustisia RahmanTwitter:@tyan_yr
Akrab disapa Tyan. Lulusan Fakultas Hukum UI dengan kekhususan studi Hukum Tata Negara ini bergabung dengan ICEL pada tahun 2009. Memiliki minat pada studi mengenai aspek hukum dalam kebijakan perekonomian serta konstitusionalitas sistem perekonomian nasional. Sejak bergabung dengan ICEL, terlibat dalam berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan aspek hukum dalam pengelolaan sektor kehutanan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Saat ini bertindak sebagai Kepala Divisi Manajemen Pengetahuan ICEL.

Tyan dapat dihubungi melalui email : yustisia.r@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>